Apa dasar hukum Pembiayaan Infrastruktur Melalui Public Private Partnership?..

Solusi untuk menangkap peluang ekonomi dan pasar adalah dengan ketersediaannya infrastruktur. Dan ketersediaan infrastruktur apabila suatu negara tidak mampu menyediakan anggaran, maka bisa melakukan skema public private partnership. Dan hal tersebut di dorong oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah agar tercipta keseimbangan dan keadilan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah pusat telah memberikan kepastian hukum dalam bentuk regulasi regulasi yang mendasari public private partnership.

Berikut adalah regulasi regulasi yang mendasari public privat partnership sebagai upaya untuk menangkap peluang ekonomi dan pasar, sebagai berikut:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Jo PERPRES 13 Tahun 2010 Jo PERPRES 56 Tahun 2011 Jo PERPRES 66 tahun 2013. Perpres No. 67 Tahun 2005 dan perubahannya yang mengklasifikasi proyek dalam delapan jenis infrastruktur yaitu transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi. Untuk proyek bernuansa KPS yang tidak masuk dalam sektor infrastruktur dikelompokkan lain-lain.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.

Ketiga peraturan tersebut cukup untuk memayungi kerjasama pembiayaan pembangunan infrastruktur. Ada beberapa hal yang akan ditentukan pemerintah daerah, diantaranya adalah pengadaan lahan / tanah dan lain lain. @supriadiasia.

Untuk lebih jelasnya, peraturan tersebut bisa di downloa di bawah ini:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.


Bagikan manfaatnya..

BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template