Analisa Penerapan Omnibus Law di Negara Yang Menganut System Hukum Civil Law

Era teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan, diantaranya adalah ekonomi, investasi, bisnis dan lain lain yang berdampak terhadap perubahan hukum atau regulasi di suatu negara. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak terhadap ekonomi, maka regulasi juga harus mengikuti untuk melindungi hak hak bagi warga negara. Dan beberapa negara mengambil kebijakan Omnibus Law.

Sebelum kita membahas bagaimana analisa omnibus law diterapkan di negara yang menganut sistem hukum civil law ( eropa kontinental ), maka perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan omnibus law. Ombibus law  merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Dengan demikian, maka banyak peraturan perundang undangan yang bisa berubah karena omnibuslaw. Walau undang undang itu memiliki perbedaan substansi.




Omnibus law ini sebuah konsep yang berasal dari sistem hukum common law ( anglo saxon ) dimana perubahan suatu peraturan lebih mudah dan fleksible dibandingkan dengan sistem hukum eropa kontinental ( civil law ). Lalu bagaimana penerapan omnibus dalam suatu negara yang menganut sistem hukum civil law?..

Sebelum membahas penerapan omnibus dalam civil law, perlu kita pahami tentang sistem hukum civil law atau eropa kontinental. Mengapa civil law lebih lambat mengikuti perkembangan jaman daripada common law atau anglo saxon?. karena proses pembuatan peraturan di civil law membutuhkan waktu lama dalam proses perancangan undang undang. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas ” orang bisa dihukum apabila ada peraturannya ” begitu juga pemerintahan, untuk menjalankan atau mengambil keputusan publik harus berdasar peraturan perundang undangan. Sehingga gerak pemerintah lebih lambat karena harus selalu menunggu adanya regulasi atau payung hukum. Walau ada diskresi, tetapi juga sulit untuk dijalankan dan beresiko terhadap tindak pidana korupsi.

Di atas adalah kelemahan civil law, tetapi civil law juga memiliki kelebihan yaitu lebih memiliki kepastian hukum, karena setiap perbuatan hukum publik harus berdasarkan peraturan perundang undangan. Dan hal itu tidak mengakibatkan kesewenang wenangan penguasa dalam mengambil keputusan, karena harus ada dasar atau konsideran dahulu yang setujui oleh wakil rakyat. Selain itu dalam civil law atau eropa kontinental dikenal dengan kodifikasi, unifikasi dan harmonisasi hukum.




Dengan adanya kodifikasi hukum, maka hukum dapat dibukukan serta dipilah pilah sesuai dengan ranahnya, apakah ranah pidana, perdata, administrasi negara, dan kodifikasi lain lainnya. Dengan adanya kodifikasi maka hukum dapat dikodifikasikan menurut jenis jenisnya, dikodifikasikan menurut sistematikanya dan dikodifikasikan menurut bidangnya. Sedang unifikasi hukum adala penyatuan dari berbagai hukum yang tercecer dan memiliki kesamaan sehingga dapat diklasifikasi pula suatu peraturan peraturan dalam suatu negara. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi, maka harmonisasi peraturan perundangan lebih mudah dilakukan. Sehingga apabila ada perubahan yang peraturan yang lebih atas, maka peraturan yang lebih bawah bisa disesuaikan atau diharmonisasikan dengan mudah.

Lalu bagaimana jika menggunakan omnibus yang mengubah suatu peraturan perundang undangan yang melewati adanya kodifikasi dan unifikasi hukum, tentu akan kesulitan dalam mengharmonisasi peraturan dibawahnya. Dan disinilah akan terjadi pengkaburan dan kesulitan daerah atau penyelenggara negara untuk menjadikan rujukan atau konsideran perubahan peraturan yang menggunakan konsep omnibus law.

Lalu bagaimana solusinya?





 

Negara yang menganut sistem hukum civil law lebih memiliki kepastian hukum, memiliki kodifikasi dan unifikasi dan sehingga hal tersebut sudah mencerminkan suatu struktur database hukum. Dan database hukum tersebut akan memudahkan untuk merubah atau harmonisasi peraturan perundang undangan, daripada menggunakan omnibus law. Masalahnya adalah kecepatan dan kualitas hukum dalam mengikuti perubahan. Jika masalahnya itu bukan omnibus law solusinya, tetapi adalah membangun sistem informasi hukum untuk membantu mempercepat,  memperlincah dalam merubah peraturan perundang undangan dengan cepat. Sebuah sistem informasi manajemen di bidang regulasi yang selain mengelompokan tetapi juga memberikan indikator indikator apabila ada perubahan, terutama perubahan dari peraturan yang lebih atas, sehingga yang lebih bawah dengan cepat akan menyesuaikan atau mengharmonisasi. Selain itu sistem informasi manajemen hukum tersebut juga akan membantu dalam mengambil keputusan dalam perancangan peraturan perundang undangan, mulai dari aspek akademik, teknokratik,  politik dan partispasi publik. Dengan demikian perubahan lebih mudah dilakukan dan selanjutnya diselaraskan.

Perkembangan teknologi yang cepat harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dengan cepat pula, dan di segala bidang termasuk dalam perancangan atau perubahan peraturan perundang undangan agar memiliki kelincahan ( agility ) dalam menyesuaikan perkembangan dinamika di masyarakat. Omnibus boleh menjadi pilihan, tetapi membangun sistem informasi manajemen hukum atau kecerdasan buatan dalam legal drafting, akan lebih tepat untuk menjawab perubahan yang begitu cepat. ( supriadi asia / biizaa.com ).

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan