8 Alasan Pemberhentian Perangkat Desa Beserta Contoh SK nya.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, maka perlu dipahami tentang pemberhentian perangkat desa dengan benar, sehingga memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223; perihal pemberhentian perangkat desa dapat diuraikan simpulnya sebagai berikut:




  1. Bahwa ketika memberhentikan perangkat desa itu harus dengan dasar hukum yang jelas, apa yang menyebabkan perangkat desa tersebut diberhentikan.
  2. Bahwa secara ringkas, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila:
    1. Meninggal dunia.
    2. Habis masa jabatan berdasarkan usia, yaitu 60 (enam puluh) tahun.
    3. Terkena pidana yang sudah inkra sekurang-kurang 5 (lima) tahun.
    4. Melakukan tindak asusila yang terbukti dan diakui.
    5. Berhalangan tetap, yaitu sakit menaun yang tidak memungkinkan lagi menjalankan tugas berdasarkan Keterangan dokter.
    6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.
    7. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
    8. Mengundurkan diri.
  3. Bahwa selain penyebab di atas, perangkat desa yang pengangkatannya cacat hukum juga harus diberhentikan. Misalnya diangkat dengan cara ditunjuk Kepala Desa, tanpa proses sebagaimana peraturan perundang-undangan.
  4. Bahwa penyebab perangkat desa diberhentikan itu terdapat prosedur masing-masing yang harus dipatuhi.
  5. Bahwa tidak dibenarkan pemberhentian perangkat desa karena konfik kepentingan. Misalnya imbas pilkades, dll.

Sebagai pertimbangan dalam membuat Surat Keputusan maka kami lampirkan contoh Surat Keputusan tersebut di bawah ini:

  1. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Asusila
  2. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Berhalangan Tetap
  3. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Habis Masa Jabatan
  4. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Inprosedural
  5. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Melanggar larangan
  6. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Mengundurkan Diri
  7. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Pidana
  8. Contoh SK pemberhentian Perangkat Desa karena Tidak Lagi memenuhi syarat

Tentu dalam melakukan pemberhentian perangkat desa memiliki resiko resiko hukum, diantaranya resiko hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, untuk itu bisa di diskusikan di kolom komentar.

Dikutip dari status Nur Rozuki ( Ketua Forum Sekretaris Desa Indonesia ).

 

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Langkah Mudah Menyusun Laporan Keuangan BUMDes Beserta Contohnya.

Ming Jun 14 , 2020
Oleh karena BUMDes merupakan Badan Usaha yang artinya bukan milik pribadi melainkan milik desa dan dibentuklah badan untuk menjalankan usahanya maka dibutuhkan 2 laporan utama yaitu laporan keuangan dan laporan kinerja. Dalam kesempatan ini kita akan sampaikan langkah mudah dalam menyusun laporan kuangan bumdes beserta contohnya. Baca juga:PNS tidak kompeten […]
BIIZAA