Gratis aplikasi akuntansi 6 bulan ?
Biizaa Gambar2

7 Dokumen Yang Perlu Dianalisa Dalam Audit Hukum Perusahaan ( Legal Due Diligence ).

Audit hukum perusahaan sangat penting dilakukan agar perusahaan berkelanjutan dan tidak memiliki resiko hukum yang tinggi.  Untuk melakukan audit hukum perusahaan ( legal due diligence ) dibutuhkan proses yang cukup panjang, keterbukaan perusahaan dalam aspek hukum dan integritas ( kejujuran ) sumberdaya manusia terutama pihak manajemen atau top level manajemen.




Audit hukum memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama adalah memberikan kepastian hukum atas berjalannya perusahaan, memberikan kepercayaa kepada pemegang saham, investor maupun kepada pihak pihak yang membeli perusahaan baik secara tertutup maupun di listing di bursa saham dengan cara memberikan jaminan dan kepastian atas legalitas perusahaan, status harta kekayaan dan juga tentang kepatuhan hukum perusahaan tersebut.

Salah satu langkah dalam mengaudit hukum perusahaan adalah menganalisa dokumen dokumen perusahaan yang memiliki resiko hukum. Berikut 9 dokumen yang bisa digunakan sebagai obyek audit hukum:

  1. AD / ART Perusahaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah dokumen yang perlu kita audit, karena dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut mencerminkan aspek hukum yang tertuang dalam peraturan perundang undangan, sebagai contoh adalah PT ( Perusahaan Terbatas ) dengan Undang Undang Perseroan Terbatasnya. Dalam AD ART mengatur tentang bagaimana saham, rapat pemegang saham, saham yang disetor serta mengatur hubungan antar persero. AD ART atau akta pendirian tersebut butuh di audit sesuai dengan peraturan perundang undangannya.
  2. Laporan Keuangan, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, perubahan kekayaan atau perubahan ekuitas sangat dibutuhkan dalam melakukan legal audit, karena di dalamnya tercermin posisi keuangan perusahaan dan transaksi transaksinya serta kesehatan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan tersebut tercermin apakah suatu perusahaan sudah sesuai dengan standart akuntansi keuangan apa belum, apakah transaksi transaksi tidak ada perbuatan melawan hukumya. Maka mulai dari laporan keuangan hingga jurnal bisa dilakukan audit, biasanya sebuah sistem informasi akuntansi menyediakan audit trail.
  3. Kontrak, kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang sengaja digunakan untuk pembuktian. Maka kontrak butuh di audit, terutama berkaitan dengan syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya kontrak, serta peraturan yang bersifat khusus lainnya.
  4. Dokumen HRD, atau dokumen sumberdaya manusia. Oleh karena sumberdaya manusia dalam perusahaan memiliki peranan dan sangat vital dan memiliki resiko konflik yang tinggi, maka dokumen dokumen yang berkaitan dengan Human Resource Development perlu kita audit, seperti kontrak kerja, peraturan perusahaan, standart operational procedure dan lain lain. Dengan cara menganalisa melalui peraturan perundang undangan yang terkait dengan ketenaga kerjaan.
  5. Dokumen Pajak, oleh karena pajak merupakan kewajiban dalam perusahaan maka dokumen dokumen pajak sangat menentukan resiko hukum. Oleh sebab itu butuh menganalisa dokumen pajak mulai dari NPWP, Faktur Pajak beserta transaksinya, Pajak Bumi Bangunan maupun dokumen dokumen pajak terutang lainnya.
  6. Dokumen Sengketa atau Tuntutan Hukum, dalam menjalankan transaksi perusahaan kadang mengalami sengketa atau adanya tuntutan hukum. Maka dokumen dokumen sengketa atau tuntutan hukum baik berupa somasi ( teguran ), gugatan, dan dakwaan, tuntutan ( pidana ) butuh kita analisa sehingga mengetahui resiko hukum dalam peruahaan tersebut.
  7. Dokumen Perijinan, dalam menjalankan perusahaan tentu dibutuhkan dokumen perijinan baik yang bersifat umum seperti NIB dan bersifat khusus seperti ijin konsesi, lisensi dan lain lain. Hal ini perlu kita audit sesuai dengan kondisi perusahaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap perijinan.




 

Tujuh hal tersebut di atas merupakan dokumen dokumen yang perlu kita analisa dalam audit hukum perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kepastian, keadilan, kemanfaataan dan keberlanjutan usahanya. Karena resiko hukum yang tidak dikelola akan mengakibatkan terganggu dan bahkan tertutupnya suatu perusahaan. ( supriadi asia ).

Apakah tulisan ini bermanfaat?...

Klik bintang untuk menilai

Rata Rata Penilaian 0 / 5. Jumlah Vote: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BIIZAA ASIA
Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Istirahat
Biizaa Service